Pengadilan Agama Tenggarong

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kabupaten Kutai kartanegara

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan per hari di Pengadilan agama tenggarong. (Data Up to date tiap hari oleh administrator kami), klik pada gambar...

Statistik Perkara

Statistik Perkara di Pengadilan Agama Tenggarong, baik yg diterima, yg diputus, dan lain2, beserta prosentase nya, klik pada gambar...

Panggilan Gaib

Daftar Nama yg telah di panggil Pengadilan Agama Tenggarong, namun belum bisa memenuhi panggilan tersebut, klik pada gambar...

Publikasi Putusan

Direktori berisikan Daftar data perkara beserta putusannya, yang telah di keluarkan Pengadilan Agama Tengarong, klik pada gambar...

Daftar Putusan

Berisikan daftar perkara yg di kabul, di tolak, tidak di terima, di cabut dan perkara gugur yg di Update tiap bulannya. Klik pada gambar...

Peraturan Perundang-undangan

Database Peraturan Perundang-undangan

Perkawinan

Pas Foto P.Nenek

  1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan
  2. UU No. 32 Tshun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946
  3. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTCR Di Daerah Luar Jawa dan Madura
  4. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
  5. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
  6. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983
  7. Surat Edaran MA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983
  8. Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990
  9. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
  10. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  11. KOMPILASI HUKUM ISLAM (Buku I)

Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf,  Shadaqah dan Zakat

  1. KOMPILASI HUKUM ISLAM (Buku II dan Buku III)
  2. UU No. 38 Tahun 1999 tentang ZAKAT
  3. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf

EKonomi Syari'ah

  1. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KHES)
  2. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
  3. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung

  1. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  3. UU, No.   3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985, Penjelasannya: Klik Disini
  4. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  5. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 2 Th. 1986 ttg Peradilan Umum
  7. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5/1986 tentang Peradilan TUN

Peradilan Agama

  1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  2. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989
  3. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989

Hukum Acara

  1. HIR (Herzin Inlandsch Regelement=Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui-RIB)
  2. RBG (Reglement Buiten Govesten = Reglemen Daerah Seberang Recht)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.

Umum

  1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
  3. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung RI

SK Ketua Mahkamah Agung RI

SK Ketua PTA Samarinda

UU Mahkamah Agung RI

UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI

 

Keuangan Perkara

Data Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Tenggarong, meliputi peneriamaan per tahun pengeluaran dan saldo keuangan perkara. Klik pada gambar

 

Radius dan Biaya Panggilan

Biaya Pemanggilan yg dibebankan kepada penggugat, di tentukan berdasarkan radius masing- masing kecamatan. Klik pada gambar...

Layanan Pengaduan

Apabila anda menemukan indikasi: Penyalahgunaan wewenang, Penyimpangan, pelanggaran prilaku dan atau tindakan pelayanan yang tidak menyenangkan oleh aparatkami, maka ajukan pengaduan di sini.

You are here Layanan Umum Peraturan Perundang Undangan