Database Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan
- UU No. 32 Tshun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946
- UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTCR Di Daerah Luar Jawa dan Madura
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983
- Surat Edaran MA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983
- Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- KOMPILASI HUKUM ISLAM (Buku I)
Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, Shadaqah dan Zakat
- KOMPILASI HUKUM ISLAM (Buku II dan Buku III)
- UU No. 38 Tahun 1999 tentang ZAKAT
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf
EKonomi Syari'ah
- KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KHES)
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
- UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah
Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- UU, No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985, Penjelasannya: Klik Disini
- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 2 Th. 1986 ttg Peradilan Umum
- UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5/1986 tentang Peradilan TUN
Peradilan Agama
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989
Hukum Acara
- HIR (Herzin Inlandsch Regelement=Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui-RIB)
- RBG (Reglement Buiten Govesten = Reglemen Daerah Seberang Recht)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.
Umum
- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Peraturan Pemerintah
- PP Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32/1979 Tentang Pemberhentian PNS
- PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah
- PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP di lingkungan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung RI
- PERMA RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- PERMA RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)
- PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- SEMA-RI No. 10 tahun 2008 tentang Larangan Memberikan Cendera mata/Hadiah
- SEMA-RI No. 09 Tahun 2008 tentang : Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
- SEMA RI No. 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Snang yari'ah
- SEMA RI No. 07 Tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-bank di Bank Indonesia
- SEMA RI No. 06 Tahun 2008 tentang Larangan Meminta dan Menerima Bantuan atau Fasilitas
SK Ketua Mahkamah Agung RI
- SK KMA RI Nomor125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
- SK KMA RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya
- SK KMA RI Nomor 044 Tahun 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawahnya
- SK KMA RI Nomor 044 Tahun 2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan Yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- SK Sekretaris MARI Nomor 035 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
- SK KMA RI Nomor 070 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
- SK KMA RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
SK Ketua PTA Samarinda
- SK KPTA No. 673 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadlan Tingi Agama Kalimantan Timur
- SK KPTA No. 675 Tahun 2008 tentang Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur
UU Mahkamah Agung RI
UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI











Kami ucapkan Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke web site kami, semoga bermanfaat dan memberi nilai positif untuk kita semua.

























