Pengadilan Agama Tenggarong

Gorontalo | Badilag.net |24-07-2010|

Melaksanakan dengan baik program “Justice For All” merupakan suatu keniscayaan bagi peradilan agama. Program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan penanganan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum.

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, menyatakan hal itu di depan para peserta Bimbinangan Teknik Hukum Acara dan Pola Bindalmin ditambah dengan para pejabat di lingkungan PTA dan PA se Provinsi Gorontalo, tadi malam (23/7). Baca lanjutannya Klik Disini

Jakarta [badilag.net_22/7]

Berbagai persoalan masih melingkupi pemanfaatan teknologi di pengadilan agama, dari kurangnya pegawai yang ahli di bidang komputer sampai resistensi dari kalangan tertentu, baik secara halus maupun terang-terangan.

Kondisi ini melatarbelakangi Badilag menggelar diskusi bertajuk  Court Innovation and Technology, Kamis (22 Juli 2010). Dipandu langsung oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiana, acara ini menghadirkan narasumber Anne Wallace, Phd., Asisten professor Universitas Canberra, yang didampingi Leisha Lister, penasihat senior The Family Court of Australia. Baca Lanjutannya Klik Disini

Jakarta l badilag.net

Bagi Mahkamah Agung, program bantuan hukum untuk masyarakat miskin bukanlah slogan belaka. Selain diamanatkan oleh konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga mengharuskan lembaga peradilan membantu masyarakat miskin agar dapat mengakses keadilan.

“Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk melaksanakannya,” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa, dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan, di Jakarta, Senin (19/7/2010). Penyelenggara acara ini adalah PEKKA—sebuah LSM yang mengkaji dan mengadvokasi perempuan kepala keluarga. Baca Selanjutnya Klik Disini