Pengadilan Agama Tenggarong

Undang-undang

1. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah

• PP Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32/1979 Tentang Pemberhentian PNS

• PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

• PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP di lingkungan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung RI

• PERMA RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
• PERMA RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

• PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI

• SEMA-RI No. 10 tahun 2008 tentang Larangan Memberikan Cendera mata/Hadiah
• SEMA-RI No. 09 Tahun 2008 tentang : Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
• SEMA RI No. 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah

• SEMA RI No. 07 Tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-bank di Bank Indonesia

• SEMA RI No. 06 Tahun 2008 tentang Larangan Meminta dan Menerima Bantuan atau Fasilitas

SK Mahkamah Agung RI

• SKMA RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya
• SKMA RI Nomor 044 Tahun 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan di Bawahnya
• SKMA RI Nomor 044 Tahun 2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan Yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
• SK Sekretaris MARI Nomor 035 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
• SK KMA RI Nomor 070 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
• SK KMA RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

SK Ketua PTA Samarinda

• SK KPTA No. 673 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadlan Tingi Agama Kalimantan Timur
• SK KPTA No. 675 Tahun 2008 tentang Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

UU Mahkamah Agung RI

UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI